Sejarah Kepramukaan Indonesia
- Pendahuluan
Pendidikan Kepramukaan di Indonesia merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting, yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu perlu diketahui sejarah perkembangan Kepramukaan di Indonesia.
- Sejarah Singkat Gerakan Pramuka
Gagasan Boden Powell yang cemerlang
dan menarik itu akhirnya menyebar ke berbagai negara termasuk Netherland atau
Belanda dengan nama Padvinder. Oleh orang Belanda gagasan itu dibawa ke
Indonesia dan didirikan organisasi oleh orang Belanda di Indonesia dengan nama
NIPV (Nederland Indische Padvinders Vereeniging = Persatuan Pandu-Pandu Hindia
Belanda). Oleh pemimpin-pemimpin gerakan nasional dibentuk organisasi kepanduan
yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader
pergerakan nasional. Sehingga muncul bermacam-macam organisasi kepanduan antara
lain JPO (Javaanse Padvinders Organizatie) JJP (Jong Java Padvindery), NATIPIJ
(Nationale Islamitsche Padvindery), SIAP (Sarekat Islam Afdeling Padvindery),
HW (Hisbul Wathon). Dengan adanya larangan pemerintah Hindia Belanda
menggunakan istilah Padvindery maka K.H. Agus Salim menggunakan nama Pandu atau
Kepanduan.
Dengan meningkatnya
kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun 1930 organisasi
kepanduan seperti IPO, PK (Pandu Kesultanan), PPS (Pandu Pemuda Sumatra)
bergabung menjadi KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia). Kemudian tahun 1931
terbentuklah PAPI (Persatuan Antar Pandu Indonesia) yang berubah menjadi BPPKI
(Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia) pada tahun 1938. Pada waktu
pendudukan Jepang Kepanduan di Indonesia dilarang sehingga tokoh Pandu banyak
yang masuk Keibondan, Seinendan dan PETA. Setelah tokoh proklamasi kemerdekaan
dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di Sala
sebagai satu-satunya organisasi kepanduan.
Sekitar tahun 1961
kepanduan Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan yang terhimpun
dalam 3 federasi organisasi yaitu IPINDO (Ikatan Pandu Indonesia) berdiri 13
September 1951, POPPINDO (Persatuan Pandu Puteri Indonesia) tahun 1954 dan PKPI
(Persatuan Kepanduan Puteri Indonesia). Menyadari kelemahan yang ada maka
ketiga federasi melebur menjadi satu dengan nama PERKINDO (Persatuan Kepanduan
Indonesia). Karena masih adanya rasa golongan yang tinggi membuat Perkindo
masih lemah. Kelemahan gerakan kepanduan Indonesia akan dipergunakan oleh pihak
komunis agar menjadi gerakan Pioner Muda seperti yang terdapat di negara
komunis. Akan tetapi kekuatan Pancasila dalam Perkindo menentangnya dan dengan
bantuan perdana Menteri Ir. Juanda maka perjuangan menghasilkan Keppres No. 238
tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani
oleh Pjs Presiden RI Ir Juanda karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke
Jepang. Di dalam Keppres ini gerakan pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai
satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang diperkenankan menyelenggarakan
pendidikan kepramukaan, sehingga organisasi lain yang menyerupai dan sama
sifatnya dengan gerakan pramuka dilarang keberadaannya.
C.
Perkembangan
Gerakan Pramuka
Ketentuan dalam Anggaran
Dasar gerakan pramuka tentang prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan
kepramukaan yang pelaksanaannya seperti tersebut di atas ternyata banyak
membawa perubahan sehingga pramuka mampu mengembangkan kegiatannya.
Gerakan pramuka ternyata
lebih kuat organisasinya dan cepat berkembang dari kota ke desa. Kemajuan
Gerakan Pramuka akibat dari sistem Majelis Pembimbing yang dijalankan di tiap
tingkat, dari tingkat Nasional sampai tingkat Gugus Depan. Mengingat kira-kira
80 % penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan 75 % adalah petani maka tahun
1961 Kwarnas Gerakan Pramuka menganjurkan supaya para pramuka mengadakan
kegiatan di bidang pembangunan desa. Pelaksanaan anjuran ini terutama di Jawa
Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat menarik perhatian Pimpinan
Masyarakat. Maka tahun 1966. Menteri Pertanian dan Ketua Kwartir Nasional
mengeluarkan instruksi bersama pembentukan Satuan Karya Taruna Bumi. Kemudian
diikuti munculnya saka Bhayangkara, Dirgantara dan Bahari.
Untuk menghadapi
problema sosial yang muncul maka pada tahun 1970 menteri Transmigrasi dan
Koperasi bersama dengan Ka Kwarnas mengeluarkan instruksi bersama tentang
partisipasi gerakan pramuka di dalam penyelenggaraan transmigrasi dan koperasi.
Kemudian perkembangan gerakan pramuka dilanjutkan dengan berbagai kerjasama
untuk peningkatan kegiatan dan pembangunan bangsa dengan berbagai instansi
terkait.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar